undang undang ormas terbaru. LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI IMPLEMENTASI TAHUN KETIGA. undang undang ormas terbaru

138, TLN. NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMEzuNTAH PENGGANTI UNDANG -UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2OT7 TENTANG PERUBAHAN. Meskipun tidak berbadan hukum namun organisasi kemasyarakat atau komunitas tertentu harus didirikan dengan menggunakan akta notaris serta memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART). Usman mengatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) nomor 2 tahun 2017 diterima DPR RI sebagai Undang-Undang baru, secara signifikan memangkas prosedur hukum acara pelarangan maupun pembubaran ormas. Undang-Undang Ormas jelas merupakan UU yang salah kaprah dan salah arah, sehingga (2) Pengaturan Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak semua isi dari UU 17/2013 yang diubah melalui Perppu yang kini menjadi UU Ormas itu. Permohonan Pemohon berkenaan dengan Pasal 96 ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801). Mengajukan pembuatan Surat Keterangan Terdaftar Organisasi Masyarakat (SKT Ormas) ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tingkat kotamadya sesuai domisili perkumpulan. Undang No. Rp23. Nasional. Perppu 2/2017 diteken oleh Presiden Joko. Regulasi. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Tujuan dan Fungsi Ormas. Salah satu poinnya mengatur perubahan masa jabatan kepala desa (), yang sebelumnya enam tahun tiga periode menjadi sembilan tahun dengan dua periode kepemimpinan. Baca juga: Kenali Apa Itu Perseroan Perorangan dan Syarat Mendirikannya. RUU ini akan digunakan untuk menggantikan UU No. 957 ormas dengan perincian: 65. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan,. yayasan. Adapun hal-hal yang dimaksud adalah sebagai berikut. --25 Undang-undang (UU) tentang Organisasi Kemasyarakatan . Dasar hukum FPI dilarang yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas. Perppu yang dikeluarkan pemerintah memang memerlukan persetujuan DPR RI untuk. Informasi Publik. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No. Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan. Walaupun masih dianggap lembaga baru dasar legitimasi demokratisnya sangat kuat karena anggotanya dipilih langsung. Selama ini pengaturan tentang perkumpulan baru dimunculkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU 17/2013 atau UU Ormas). : 17/2013 tentang Ormas mengartikan organisasi kemasyarakatan (ormas) sebagai organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik. TEMPO. 3. 41, TLN No. Saat ini, secara legal formil ketentuan mengenai Ormas diatur dalam UU RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perpu No. Pada Selasa (24/10/2017) hari ini, Perppu Ormas diketok menjadi UU saat rapat paripurna DPR. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. UU RI NO 17 THN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN . Berbeda dengan sanksi yang ditetapkan pada UU Ormas terbaru yang cenderung langsung pada pembubaran organisasi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023. id: 4 hlm. 1. Organisasi Kemasyarakatan (“Ormas”) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan,. pdf 2. Himpunan Lengkap Undang-Undang Ormas dan Yayasan di Tokopedia ∙ Promo Pengguna Baru ∙ Cicilan 0% ∙ Kurir Instan. MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG. Menurut Paramita Prananingtyas dalam jurnalnya Asosiasi Usaha Dalam Tinjauan Hukum Persaingan Indonesia, menjelaskan asosiasi atau himpunan adalah suatu perkumpulan yang biasanya didirikan oleh para profesional dan pengusaha, berdasarkan kesamaan-kesamaan, yaitu kesamaan produksi barang maupun jasa, maupun kesamaan di bidang pemasaran (hal. Varia • 13 Januari 2023, 18. Undang- undang No 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat UU Nomor 17 Tahun 2013. Peraturan. Ormas . Ada tujuh fraksi yang setuju, yaitu PDIP, Golkar, PKB, PPP,. , menghadiri Sosialisasi Undang Undang Organisasi Kemasyarakatan bersama Ormas Islam, di Hotel Oasis, Bandung, Kamis (20/5/2021). Pasal 4 Ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam UU No. sesuai dengan UU ormas terbaru, apabila sudah memiliki akta notaris. 000 Rp 20. 6396, JDIH. Undang-Undang Ormas jelas merupakan UU yang salah kaprah dan salah arah, sehingga harus dicabut, bukan direvisi (seperti yang telah diusulkan oleh DPR dan Pemerintah melalui. JAKARTA, KOMPAS. Dasar hukum FPI dilarang yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas. 2. 261, TLN No. Padahal terdapat perbedaan signifikan antara keduanya mulai dari bentuk hingga aktivitas organisasi tersebut. Ditetapkan: 06 Oktober 2004. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMEzuNTAH PENGGANTI UNDANG -UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2OT7 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR. Ormas didirikan oleh 3 (tiga) orang warga negara Indonesia atau lebih, kecuali Ormas yang berbadan hukum yayasan. Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (“UU Ormas”). kerja pemantauan dapat terinformasikan perkembangan terbaru implementasi UU Ormas (periode tahun ketiga: 2 Juli 2015 s/d 2 Juli 2016) terkait tingkat efektifitas maupun. Adanya Undang-undang No. Asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Harga Buku Himpunan Lengkap Undang-Undang Ormas dan Yayasan - Saufa. 8 Tahun 1985, dalam bentuk kelompok kerja (TIM) sebanyak 9 orang. Konsekuensi logisnya, maka harus melakukan sejumlah penyesuaian tata laksana, terkait dengan kewajiban. Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut terbitnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) nomor 2 tahun 2017 tentang ormas, tak hanya mengancam kelompok radikal dan intoleran, tetapi juga terhadap kelompok kritis. Namun masyarakat meragukan pernyataan mengenai unsur kegentingan tersebut. Undang-Undang Ormas menurut DPW FPI kota Bandar lampung . pdf. Pasal 4 Ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Penolakan terhadap rancangan undang-undang Haluan. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk. 866 di Kementerian. Demikian artikel ini, semoga bermanfaat. Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Peraturan Pemeritah pengganti Undang-undang atau Perppu Ormas menjadi Undang-undang hari Selasa (24/10). Dengan kata lain, dalam regim hukum UU No. Pasal 62 Perppu Ormas. 2 of 2017 concerning Community. Tercatat, beberapa Perppu telah dikeluarkan presiden sejak Indonesia merdeka. UU ini mengatur mengenai APBN TA 2021 yang terdiri atas anggaran Pendapatan Negara, anggaran Belanja Negara, dan Pembiayaan Anggaran. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2011. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi KemasyarakatanMenurut Paramita Prananingtyas dalam jurnalnya Asosiasi Usaha Dalam Tinjauan Hukum Persaingan Indonesia, menjelaskan asosiasi atau himpunan adalah suatu perkumpulan yang biasanya didirikan oleh para profesional dan pengusaha, berdasarkan kesamaan-kesamaan, yaitu kesamaan produksi barang maupun jasa, maupun. Rp44. 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang. CO, Jakarta- Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Organisasi Masyarakat Abdul Malik Haramain mengungkapkan alasan perlunya merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pasal 10 (1) Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat berbentuk: a. Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa. Pada tahun 2013, Al Araf mengungkapkan, sebenarnya sudah ada undang-undang ormas yang lebih baik. Perbaikan Tata Kelola Vs BLT BBM. Ormas yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat menerima Sumbangan dari luar negeri dan/atau memberikan Sumbangan ke luar negeri; dan b. Tipe Dokumen. terinformasikan perkembangan terbaru implementasi UU Ormas (periode tahun keempat: 2 Juli 2016 s/d 1 Juli 2017) terkait tingkat efektifitas maupun kemungkingan. mengenai pembubaran Ormas berbadan hukum. Pencabutan hak tertentu dilakukan pada hak-hak yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) KUHP, yaitu: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang telah disahkan oleh DPR RI mendapatkan penentangan dari sebagian. Tanggal Penetapan 27 April 2023. Organisasi Masa, yang pearturannya termuat dalam Pasal 1663-1664 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta UU No 8 Tahun 1985 mengenai Organisasi Kemasyarakatan atau Undang-Undang Ormas. 24 Tahun 2004 tentang Yayasan. Berikut ini kerangka dan contoh proposal kegiatan organisasi. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) menegaskan bahwa peraturan pelaksanaan dari UU Ormas harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UU Ormas diundangkan. . Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Organisasi Kemasyarakatan (“Ormas”) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UU No 16/2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2/2017 tentang Perubahan atas Pengganti UU No 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Menyatakan Permohonan Nomor 101/PUU-XXI/2023 mengenai pengujian Pasal 6 dan Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali; 3. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2017. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 2023. 58, 2017 baru ditetapkan. 2, LN. 2 Tahun 2017 tentang Ormas. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang telah disahkan oleh DPR RI mendapatkan penentangan dari sebagian masyarakat dan ormas Islam. Pemberlakuan undang-undang Ormas yang baru didasarkan pada "urgensi. Kata Kunci : Konflik ormas; Undang-Undang Ormas; kedaulatan negara. Lahirnya Perda Ormas ini nanti diharapkan mampu menfilter keberadaan ormas yang marak, lebih disiplin dan ada garis tegas antara ormas, LSM atau organisasi lokal. News. Dalam UU dimaksud (pasal 16 ayat1,2 dan 3) pendaftaran Ormas dilakukandengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); 3. Selain itu, terbit pula Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagai wujud bentuk pengawasan terhadap ormas kekinian agar sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. org memudahkan Anda untuk melakukan pencarian KBLI. Undang-Undang No. Sebelum menutup persidangan, Wakil Ketua MK Anwar Usman menyampaikan bahwa persidangan akan dilanjutkan pada Selasa, 6 Maret pukul 11. Kemudian, tiga fraksi lainnya yakni Gerindra, PKS, dan PAN, menyatakan menolak Perppu Ormas disetujui menjadi undang-undang. Dengan kata lain, melalui kerja pemantauan dapat terinformasikan perkembangan terbaru implementasi UU Ormas (dalam kurun waktu 2 Juli 2014 s/d 2 Juli 2015) terkait tingkat efektifitas maupun kemungkinan memunculkan permasalahan baru. Dalam UU No. SYARAT ADMINISTRASI PEMBERITAHUAN KEBERADAAN ORMAS DI KOTA SURAKARTA. 30 Ibid. pdf. : 1. perubahan Undang-undang ormas terbaru yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 terhadap pembubaran organisasi kemasyarakatan. Peraturan Konsolidasi. 5067, LL SETNEG : 25 HLM. undang. Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Ormas/LSM Dengan Tema Peran Ormas Dalam Memperkuat Demokrasi Di Indonesia. Berbeda dengan sanksi yang ditetapkan pada UU Ormas terbaru yang cenderung langsung pada pembubaran organisasi. tirto. Undang-undang Ormas terbaru berwenang membubarkan organisasi yang melanggar nilai-nilai Pancasila tanpa melalui proses peradilan. Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sembunyikan. 1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. 2017. 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001Pasal 1 ayat (3), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28G, Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209). 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan Perspektif Siyasah Dusturiyah. Jadi Dampak Undang-Undang Ormas Terhadap Kebebasan Berorganisai Bagi Ormas Islam di Provinsi Lampung (S tudi Kasus DPW Front Pembela Islam Kota Bandar Lampung) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana Dampak dari adanya Undang-Undang ormas tersebut. Sedangkan Undang-Undang terbaru terkait dengan Ormas sesuai Permendagri No. , M. CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan partainya akan memberikan naskah akademik terkait dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perpu Ormas, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo. com – Dengan pertimbangan untuk efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja. Badan Hukum, yang termuat dalam Staatsblad 1870 No 64, serta UU No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Aksi itu menolak Pemerintahan Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) tentang. Dengan menggunakan istilah ormas, OMS akan terikat pada semua aturan yang tercantum dalam UU Ormas, termasuk segala larangan dan sanksinya. Undang-undang (UU) NO. Aturan Soal Hibah Bagi Ormas yang Bersumber dari APBD. Sebab, mayoritas ormas yang diundang rapat menolak Perpu itu. Pasal 7 Ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan oleh Warga Negara Asing. undang berdasarkan ketentuan UUD 1945 sebelum reformasi, yaitu UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas memang mengantur tentang pendirian ormas asing dibandingkan UU Ormas sebelumnya No. Definisi dari Organisasi Kemasyarakatan (“ormas”) disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU Ormas:negara, Dan dalam Undang-Undang Ormas Nomor 16 Tahun 2017 Ada berberapa pasal yang sifat nya kontroversi yaitu 59 ayat 4 huruf C , 61, 62, 80A Dan 82A . Organisasi Kemasyarakatan (“Ormas”) tidak terdaftar adalah Ormas yang tidak mendapatkan pengesahan badan hukum dan tidak memiliki Surat Keterangan Terdaftar (“SKT”). Rp55. Artinya, UU OrmasPada saat ini Pemerintah bersama DPR RI sedang menggodok Rancangan Undang Undang tentang Organisasi Masyarakat (RUU Ormas). TRIBUNNEWS. Login with Facebook. Pertimbangan terbitnya PP 58 tahun 2016 tentang Pelaksanaan UU Ormas adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19, Pasal 40 ayat (7), Pasal 42 ayat (3), Pasal 50, Pasal 56, Pasal 57 ayat (3), dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, perlu menetapkan. Undang-Undang Ormas jelas merupakan UU yang salah kaprah dan salah arah, sehingga harus dicabut, bukan direvisi (seperti yang telah diusulkan oleh DPR dan Pemerintah. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;. 2004/ No. 500. 3 Berdasarkan uraian diatas Undang-Undang ormas ini akan memberikan ruang yang luas bagi Pemerintah untuk bertindak sewenang-wenang dalam menindak setiap elemen. 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; PERMENDAGRI No. bahwa pendirian Yayasan di Indonesia selama ini dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat, karena belum ada peraturan. Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Undang-undang (UU) NO. Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (“UU Ormas”). TENTANG DATABASE PERATURAN. Mungkin saja ada Ormas yang masih mengacu pada pemberlakuan undang. Pemerintah Keluarkan Perppu No. a.